Tantangan pendidikan ketika ini

Sekolah Kristen – Global pendidikan indonesia setidaknya harus menghadapi 7 tantangan menuju peringatan satu abad indonesia yg jatuh tahun 2045 mendatang. Ketujuh tantangan itu dikemukakan di pembukaan rapat koordinasi pelaksanaan kebijakan serta program ditjen paud dan dikmas tahun 2019 di makassar . Dilansir dari lembaga teman keluarga, ke-7 tantangan itu yaitu:

1. Insentif demografi indonesia menghadapi insentif demografi, yakni besarnya populasi rakyat usia produktif, usia 14-64tahun, yg pada rentang saat 2020-2036 akan mencapai lebih kurang 52 persen berasal jumlah penduduk indonesia.

2. Stunting pada tengah bonus demografi ini indonesia mengalami apa yg diklaim stunting atau kekerdilan, yaitu syarat gizi jelek dialami bayi usia di bawah lima tahun. Kalau stunting ini tidak diatasi, bayi akan tumbuh tidak optimal. “satu dari tiga anak indoneia alami stunting. Ketika ini, indonesia berada diurutan 64 asal 65 negara yg mengalami stunting, “pungkasnya. Fenomena stunting ini, lanjut harris, membuat indonesia akan kehilangan 11 persen groos domestic product (gdp).

Tiga. Komitmen sdg’s pada sustainable development goal’s 2030, indonesia berkomitmen memenuhi 17 tujuan sdg’s, diantaranya tak ada lagi anak yang tidak ikut paud berkualitas. Setiap tahun akan dimonitor serta diminta laporannya oleh pbb.

4. Sistem pendidikan belum sempurna sistem pendidikan dasar dan menengah indonesia belum tepat. Keliru satu indikatornya yaitu adanya anak putus sekolah pada jenjang SD sampai menengah. Data kemendikbud, terdapat 1,2 juta siswa belum selesai pendidikan dasar namun pribadi terjun pribadi ke pasar kerja tanpa keterampilan.

5. Pengangguran terbuka. Harris berkata perlunya dibentuk gerakan nasional atasi pengangguran.

6. Kemajuan sains serta teknologi khususnya kemjuan teknologi info, kemajuan ini mempengaruhi semua aspek kehiduan insan. Galat satunya, akan banyak jenis pekerjaan hilang digantikan robot. Tetapi akan jua muncul pekerjaan baru jenis hybrid yang belum terdapat aturannya mirip layanan transportasi online, toko online, serta sejenisnya.

7. Terbitnya banyak sekali hukum antara lain undang-undang angka 23 tahun 2014 perihal pemerintahan daerah. Keliru satu konsekuensinya, paud serta pendidikan dasar jadi kewenangan daerah. “masalahnya, pada satu sisi sentra tak punya wewenang tetapi pada sisi lain masih banyak Pemerintah Daerah masih kaku serta setengah hati melaksanakannya.