Upaya Yang Tinggal di Apartemen Membela Penghuni

Anies memberikan, pihaknya tidak tinggal membisu. Banyaknya kasus penghuni berseteru menggunakan pengembang mendorong beliau menerbitkan peraturan gubernur angka 132 tahun 2018 ihwal training pengelolaan tempat tinggal susun milik. “sekarang dengan pergub ini mereka wajib melaksanakan, serta waktu mereka tidak melaksanakan maka kami bisa terkait slf (sertifikat laik fungsi) itu kontrol pemerintah. Ke 2, badan hukumnya tidak akan diakui,” kata anies di balai kota dki jakarta.

Anies mengungkapkan, banyak problem yg terjadi antara pemilik serta penghuni apartemen menggunakan pengembangnya. Padahal, pada peraturan menteri perumahan rakyat angka 15 tahun 2007 ihwal rapikan laksana pembentukan perhimpunan penghuni rumah susun sederhana milik, pengembang wajib menyerahkan pengelolaan apartemen ke penghuninya. Caranya, pengembang wajib memfasilitasi pemilik apartemen atau rusun dalam membuat perhimpunan pemilik dan penghuni satuan tempat tinggal susun (p3srs).

Berdasarkan anies, banyak p3srs yg dirancang sang pengembang tetapi diisi sang karyawan mereka sendiri. Anies mengacam tidak akan mengesahkan p3srs yg didominasi pengembang. Dominasi ini membuat banyak pengembang semena-mena mengatur tata kelola warganya. “para penghuni rusun dengan pengelolanya umumnya kebanyakan pengembang selama ini mereka enggak seimbang posisinya. Jadi warga rusun berhadapan dengan serba ketidakpastian, contohnya ipl (iuran pemeliharaan lingkungan) diubah berkali-kali, kemudian hak mereka tidak dilunasi,” ujar anies.

Tapak serta rusun ketua dinas perumahan serta daerah permukiman dki jakarta kelik indriyanto menjelaskan, pihaknya tengah mensosialisasikan pergub ini ke apartemen-apartemen pada dki jakarta. Pihaknya siap merombak p3srs yang diduga tidak mewakili kepentingan masyarakat. “realisasinya secara bertahap. Itu memang semacem direset ulang, semua p3srs yang terdapat pada dki jakarta, apartemen-apartemennya,” ujar kelik. Para pengembang diminta memfasilitasi warga membuat p3srs menggunakan tenggat maret 2019.

“Mungkin terdapat yang pengenalan, mungkin sudah memberikan panmus (panitia musyawarah), melakukan rapat umum anggota, itu tahapannya,” kata kelik. Kelik berharap, p3srs bisa menguatkan posisi warga dalam mengelola sendiri rusun atau apartemennya.

Dengan demikian, keluhan soal transparansi keuangan, pemeliharaan fasilitas bersama, dan tagihan-tagihan tidak ada lagi. “memang penguasa-penguasa (pengembang) itu keberatan. Jadi arahnya pergub ini artinya keberpihakan buat masyarakat,” istilah kelik. Anggota komisi d dprd dki jakarta bestari barus mendukung langkah pemerintah provinsi dki jakarta menekan pengembang serta apartemen.

Dia meminta agar tiap warga bisa memilih pengelola sendiri. “harus kita dukung izin one man one vote,” kata bestari di dprd dki jakarta, selasa. apartemen pasalnya selama ini, kata bestari, poly rakyat apartemen yang mengeluh ditindas sang pengembangnya.